Utang Luar Negeri Indonesia: Berkah Atau Musibah

Thu, Nov 16
Budhar

Hampir semua negara di dunia menggunakan pinjaman luar negeri untuk menutupi sejumlah pengeluaran atau membiayai pembangunan infrastruktur dalam negerinya. Tak terkecuali bagi Indonesia, sebuah negara berkembang yang memanfaatkan utang demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Berbeda dengan anggapan pemerintah, masyarakat merasa bahwa ketergantungan dengan negara lain tidak selamanya baik, meski rasio utang Indonesia dianggap lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Kendati demikian, utang atau pinjaman luar negeri selalu menjadi opsi pertama bagi Indonesia untuk menutupi kekurangan anggaran seperti kas jangka pendek, kas, dan senjata untuk mengurangi biaya belanja dalam Anggaran Pendapat Belanja (APBN) berikutnya.

Pada tahun 2016 saja, dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mencatat bahwa Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal 1 mencapai Rp 4.000 triliun lebih atau naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Pada tiga bulan terakhir itu, utang Indonesia hampir mencapai Rp 3.263,56 triliun dengan rincian pinjaman Rp750,16 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp2513,36 triliun.

utang luar negeri indonesia

Di sisi lain, utang Indonesia ke China pada tahun 2015  yang lalu naik menjadi 59,61 persen, dengan pinjaman sebesar 8,5 miliar dollar Amerika dan tumbuh menjadi 13,6 miliar dollar Amerika di tahun 2016. Mengapa China yang harus disebut? Sebab, dari seluruh kreditor yang memberikan pinjaman, hanya pada negara China saja lah utang Indonesia melejit naik selama dua tahun terakhir. Berbeda dengan negara lain seperti AS, Singapura, dan lainnya, di mana komposisi utang mereka kompak berkurang.

Banyaknya pinjaman yang dilakukan Indonesia, memunculkan sebuah spekulasi bahwa sumber daya alam dan pajak belum mampu menutupi segala kekurangan serta masalah di bidang ekonomi dalam negeri.

Bahkan di era Presiden Jokowi, pemerintah mencatat setidaknya saldo utang masih mencapai Rp3.706,53 triliun hingga Juni 2017 lalu. Artinya secara realisasi, utang tersebut melonjak dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang bertahan di Rp3.672,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman senilai Rp727,02 triliun dan SBN Rp2.979,0 triliun yang diklaim untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

Dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya yang dinilai fluktuatif, jumlah utang ini tidak bisa dianggap sepenuhnya baik. Jika utang bisa membiayai seluruh kekurangan negara, maka untuk melunasinya pun dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit.  Misalnya, untuk menghasilkan jumlah pemasukan negara yang lebih banyak, maka pemerintah perlu melakukan boosting pajak, dalam hal ini nilai pajak harus surplus.

Selain itu, beberapa jenis subsidi juga harus mulai dikurangi dan dicabut dari penggunaan biasanya agar harga normal yang semestinya diberlakukan dapat memaksimalkan pendapatan. Apakah efektif? Tentu saja hal ini masih bias, mengingat penerimaan pajak di Indonesia harusnya bisa sepenuhnya digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah. Namun, dengan adanya pinjaman yang banyak dan diklaim selalu terkendali, maka tidak menutup kemungkinan dana pajak yang dipungut dari rakyat akan habis untuk membayar utang beserta bunganya.

Berdasarkan data cicilan utang negara beserta bunganya pada tahun 2016 lalu, Indonesia diharuskan membayar kewajiban hingga Rp47 triliun lebih pada negara lain per tahun. Di samping itu, pada waktu yang sama segala infrastuktur juga sedang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, maka besar kemungkinan antara jumlah pemasukan pajak dan kewajiban yang harus dibayar bisa membahayakan kedudukan ekonomi Indonesia.

Sumber daya alam yang melimpah, pencabutan subsidi, pemberlakuan pajak ke berbagai sektor, ternyata masih belum cukup untuk menutupi seluruh utang-utang Indonesia. Ditambah lagi pengaruh depresiasi kurs rupiah dan kenaikan nilai tukar dolar Amerika menjadi salah satu penyebab tingginya utang Indonesia yang membengkak dari waktu ke waktu.

pertumbuhan ekonomi indonesia

Sedangkan data utang luar negeri swasta yang berhasil dikeluarkan oleh Bank Indonesia, didominasi oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, dan pertambangan dengan angka sebesar 76,8 persen. Angka sebesar itu, bahkan masih dianggap tidak akan berisiko dan menganggu stabilitas makroekonomi, tetapi  justru mampu memberikan kontribusi pada sektor pembangunan.

Pada umumnya, ketika angka utang berada di atas 50 persen, berarti dianggap sudah mulai mengkhawatirkan. Apalagi kalau dikonversikan ke dalam rupiah (jika saja ini bukan utang), maka akan banyak pemerataan yang terjadi di negeri ini tanpa harus membayar beban utang selama bertahun-tahun.

Kendati mengkhawatirkan, pihak Bank Indonesia memandang kalau perkembangan dan penggunaan utang masih wajar. Mereka juga tak lupa untuk terus mewaspadai dampaknya bagi perekonomian nasional di masa yang akan datang.

Krisis demi krisis sudah dilewati oleh bangsa ini dalam menjaga stabiltas ekonomi, walaupun saat ini tak sepenuhnya hasil itu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Namun, adanya utang akan membuat semua pihak bekerja lebih keras dari biasanya. Mulai dari bagian perpajakan, yang harus mulai menjaring lebih banyak calon wajib pajak baru sehingga penerimaan pajak meningkat, hingga pengelolaan APBN yang harus ditinjau kembali guna memenuhi pengeluaran atau pembiayaan yang semestinya.

Semoga utang ini cepat terbayar lunas, aamiin…